PTSP JAKARTA SELATAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP dibentuk untuk memberi kemudahan pengurusan perizinan di Provinsi DKI Jakarta, PTSP Jakarta Selatan berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

PTSP JAKARTA SELATAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP dibentuk untuk memberi kemudahan pengurusan perizinan di Provinsi DKI Jakarta, PTSP Jakarta Selatan berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

PTSP JAKARTA SELATAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP dibentuk untuk memberi kemudahan pengurusan perizinan di Provinsi DKI Jakarta, PTSP Jakarta Selatan berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

PTSP JAKARTA SELATAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP dibentuk untuk memberi kemudahan pengurusan perizinan di Provinsi DKI Jakarta, PTSP Jakarta Selatan berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

PTSP JAKARTA SELATAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP dibentuk untuk memberi kemudahan pengurusan perizinan di Provinsi DKI Jakarta, PTSP Jakarta Selatan berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Senin, 23 Desember 2013

PENCATATAN KEMATIAN


1 Batas Waktu Pencatatan Kematian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya
2 Bagi yang pencatatan kematiannya melampaui batas waktu 30 hari dikenakan sanksi administrasi
3 Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenajahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah penetapan pengadilan 
4 Dalam hal kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian


Persyaratan
1 Surat Keterangan pemeriksaan mayat dari Rumah Sakit / Rumah Bersalin / Puskesmas / Visum Dokter
2 Surat Keterangan Pelaporan Kematian dari Lurah
3 Fotocopy KTP / KK
4 Fotocopy Akta Kelahiran Almarhum / Almarhumah
5 Fotocopy Akta Perkawinan / Akta Nikah

Pelaporan Perpindahan

SUKU DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru No. Telp. 021-72801284
Pengertian :
1. Setiap terjadi perpindahan penduduk, calon penduduk, dan pendatang wajib dilaporkan kepada
    lurah.
2. Perpindahan penduduk, calon penduduk, dan pendatang, sebagaimana dimaksud ayat (1)
    terdiri dari:
    a. Perpindahan antar kelurahan dalam Provinsi DKI Jakarta.
    b. Perpindahan ke luar Provinsi DKI Jakarta atau ke luar negeri.
3. Perpindahan penduduk WNA dan calon penduduk WNA yang pindah dalam Provinsi DKI Jakarta
    sebelum dilaporkan ke lurah wajib ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penelitian
    dan pencatatan surat-surat/ dokumen yang dimiliki atau pencabutan Surat keterangan pendaftaran
    penduduk WNA (SKKP).
4. Perpindahan pendatang WNA yang pindah dalam Provinsi DKI Jakarta dan ke Luar DKI Jakarta
    sebelum dilaporkan ke lurah, wajib ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
    penelitian dan pencatatan atau pencabutan surat keterangan susunan keluarga pendatang
    (SKSKP) WNA dan KIP.

Persyaratan :
1. Surat pengantar dari RT/RW.
2. KK/SK Susunan keluarga bagi pendatang.
3. KTP bagi penduduk/ Kartu Identitas calon penduduk bagi calon penduduk/ KIP bagi pendatang/ SK
    Tamu bagi tamu.
4. Surat keterangan pendaftaran penduduk WNI (SKKP).
5. SKTT bagi pendatang WNA.

Informasi lebih lanjut kunjungi kantor : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaporan Pendatang WNA & WNI

SUKU DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru No. Telp 021-72801284

Pengertian
Pendatang adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan sebagai pendatang yang telah ditetapkan gubernur.
Setiap pendatang diberikan Kartu indentitas pendatang (KIP) sebagai pendatang bukti diri.

Persyaratan :
1. Pelaporan Pendatang WNA :
    - Paspor
    - Kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dari imigrasi.
    - Izin kerja tenaga asing (IKTA) dari Kementerian Tenaga Kerja.
2. Pelaporan Pendatang WNI :
    - KTP daerah asal
    - Surat pengantar dari RT/ RW
    - Pas foto ukuran 2x3 cm, dengan warna dasar merah bagi tahun kelahiran ganjil, biru tahun
      kelahiran genap.

SURAT KEDATANGAN PENDUDUK DARI LUAR WILAYAH DKI JAKARTA :
Persyaratan :
1. Surat pengantar RT/ RW.
2. Akta kelahiran.
3. Surat keterangan pindah dari daerah asal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan
    dan Pencatatan sipil.
4. Foto copy KTP/ KK penjamin bekerja di DKI Jakarta atau Surat Keterangan dari Pimpinan
    perguruan tinggi bagi mahasiswi/ mahasiswi.
5. Surat keterangan perubahaan status kewarganegaraan.
6. Paspor bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri.

Informasi lebih lanjut kunjungi kantor : Suku Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Pelaporan Lahir Mati

SUKU DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Radio V No.1 Kebayoran Baru No Telp. 021-72801284

Pengertian :
Setiap bayi dilahirkan - mati, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Lurah, selambat-lambatnya 3 hari sejak peristiwa lahir-mati.

Persyaratan :
1. Surat pengantar RT/RW.
2. Kartu keluarga bagi penduduk/Kartu susunan keluarga bagi pendatang.
3. KTP bagi penduduk/ Kartu identitas calon penduduk bagi calon penduduk/ KIP bagi pendatang/
    Surat keterangan pelaporan tamu bagi tamu.
4. Surat keterangan kematian dari Dokter/ Puskesmas.
5. Surat keterangan pendaftaran penduduk WNA orang tua bagi penduduk WNA.
6. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi pendatang WNA.

Informasi lebih lanjut kunjungi : Kantor Suku Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Pelaporan Kelahiran

SUKU DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru No Telp. 021-72801284
Pengertian Pelaporan Kelahiran :
Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan kepada lurah setempat selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal kelahiran.

Persyaratan Pelaporan Kelahiran :
1. Surat pengantar RT/RW.
2. Surat keterangan kelahiran dari dokter/ bidan.
3. KK bagi penduduk, SKSKP bagi pendatang.
4. KTP orang tua/ KIP atau SK Pelaporan tamu bagi tamu.
5. SK Pendaftaran penduduk WNA orang tua bagi penduduk WNA.
6. Surat nikah/ akta perkawinan orang tua.
7. SK keterlambatan pendaftaran pendafaran penduduk bagi yang terlambat.
8. Surat keterangan kepolisian/ yayasan untuk kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya.

Informasi lebih lanjut kunjungi : Kantor Suku Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

SUKU DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru No Telp. 021-72801284

Pengertian penceraian :
adalah akta yang dibuat bagi perkawinan selain agama islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah dicatat oleh pegawai pencatat.

Batas waktu pencatatan perceraian & penyelesaiaan perceraian :
1. Bagi putusan pengadilan negeri tentang perceraian telah melebihi waktu 6 bulan, maka putusan
    tersebut terlebih dahulu harus diperbaruhi sebelum dicatatakan perceraiannya.
2. Bagi perceraiaan dilaksanakan dilaksanakan di luar negeri pendaftaran pelaporannya paling lambat
    30 hari setelah yang bersangkutan kembali ke indonesia.
3. Penyelesaian akta perceraian selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak tanggal pencatatan.

Persyaratan Penceraiaan Perceraiaan :
A. Perceraiaan di Dalam Negeri :
     1. Keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
     2. Kutipan akta perkawinan.
     3. Kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
     4. Kutipan akta kelahiran.
     5. Bagi penduduk WNA melampirkan foto kopi dokumen orang tua yang diperlukan, yaitu :
         a. Paspor
         b. Dokumen Imigrasi
         c. Surat keterangan lapor diri (SKLD) dari kepolisian.
         d. Surat keterangan pendaftaran penduduk WNA
B. Pelaporan perceraian WNI di Luar Negeri
    1. Akta perceraian luar negeri
    2. Kutipan akta perkawinan
    3. Kutipan akta kelahiran
    4. Kartu keluarga dan kartu tanda penduduk
    5. Paspor

Pencatatan Perkawinan


SUKU DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Radio V Kebayoran Baru No Telp. 021-72801284
Persyaratan pencatatan perkawinan :
1. Surat keterangan dari Lurah sesuai domisili yang bersangkutan.
2. Bukti pengesahan perkawinan menurut agamanya.
3. Kutipan akta kelahiran kedua mempelai.
4. KK dan KTP kedua mempelai.
5. Kutipan akta perceraiaan atau kutipan akta kematian suami/ istri bagi yang pernah kawin.
6. Dua orang saksi yang memenuhi syarat.
7. Dua orang asing agar melampirkan :
    a. Paspor.
    b. Dokumen imigrasi.
    c. Surat keterangan lapor diri dari kepolisian
    d. Surat keterangan lapor diri dari kepolisian
    e. Surat izin kedutaan/ perwakilan dari negara asing
8. Bagi mempelai yang berusia dibawah 21 tahun harus ada izin dari orang tua, apabila saat
    pencatatan perkawinan orang tuanya berhalangan hadir, harus ada surat izin resmi diketahui oleh
    pejabat yang berwenang.
9. Surat izin pengadilan negeri bagai calon mempelai pria di bawah 19 tahun dan wanita 16 tahun.
10. Surat keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti bila ada
      sanggahan.
11. Dispensasi camat apabila pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang dari 10 hari sejak tanggal
      pengajuan permohonan.
12. Kutipan akta kelahiran anak yang akan diakui/ disahkan dalam perkawinan, apabila ada.
13. Hasil pengumuman yang tidak ada sanggahan.
14. Akta perjanjian harta terpisah dari notaris apabila kedua mempelai menghendaki dan disahkan
      oleh pegawai pencatat pada dinas.
15. Bagi mereka yang berusia 21 tahun harus ada izin dari balai harta peninggalan, apabila orang
      tuanya tidak memiliki akta perkawinan yang sah.
16. Bagi anggota TNI dan anggota kepolisian membawa surat izin komandan.

Informasi lebih lanjut kunjungi : Kantor Suku Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

SUKU DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Radio V Kebayoran Baru No Telp. 021-72801284
Pengertian :
Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu bukti diri setiap penduduk.

Ketentuan :
1. KTP wajib dimiliki penduduk yang berusia 17 tahun keatas atau telah menikah.
2. Pembuatan KTP dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak :
    - berusia 17 tahun.
    - tanggal pernikahan.
    - menjadi penduduk DKI Jakarta.
3. Pengggantian KTP dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak masa berakhir masa berlkunya.

Persyaratan Pembuatan KTP (baru/penggantian) :
1. Surat pengantar RT/RW.
2. Surat keterangan pindah dari kelurahan tempat tinggal asal.
3. Foto copy Kartu Keluarga.
4. Surat keterangan, Pelaporan pendatang baru (SKPPB) bagi pendatang baru dari luar DKI Jakarta.
5. Foto copy Akta kelahiran dan/ atau ijazah.
6. Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk orang asing.
7. KTP yang habis masa berlakunya.
8. Surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian bagi KTP yang hilang.
9. Surat keterangan perubahan status kewarganegaraan bagi yang berubah status kewarganegaraan.
10. Surat keterangan kependudukan dan/ atau penetapan pengadilan bagai yang terlambat.
11. Pemohon KTP hadir dan tidak diwakilkan untuk pengambilan foto dan sidik jari. 

Kartu Keluarga

SUKU DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Radio V No.1 Kebayoran Baru No. Telp. 021-72801284

Pengertian Kartu Keluarga :
Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.

Ketentuan :
1. Setiap keluarga wajib memilki kartu keluarga.
2. Kartu keluarga harus diisi secara lengkap dan benar tentang data keluarga dan atau anggota
    keluarga.
3. Kartu keluarga terdiri dari 3 rangkap masing-masing tersimpan di : Kepala keluarga, kantor
    keluarga, ketua RT.
4. Setiap terjadi perubahaan data dalam keluarga seperti kelahiran, kematian, pindah, datang, dan
    lain-lain wajib dilaporkan ke kelurahan untuk diganti dengan KK yang baru.
5. Setiap melaporkan perubahaan data ke kelurahan harus membawa 2 lembar kartu keluarga yaitu
    yang tersimpan di kepala keluarga dan ketua RT.

Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga:
1. Surat pengantar RT/RW.
2. Surat keterangan pindah bagi pendatang baru dalam /luar wilayah DKI Jakarta.
3. Surat keterangan pelaporan pendatang baru (SKPPB) bagai pendatang baru dari Luar DKI Jakarta.
    Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
4. Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk asing.

Akta Kelahiran

SUKU DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Radio V No. 1 Kebayoran Baru No. Telp : 021-72801284

PENCATATAN KELAHIRAN :
1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya
    peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Pasal 27 (1) UU No. 23 Tahun 2006.
2. Pelaporan kelahiran yang melampau batas 60 hari - 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan
    dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.Pasal 32 (1)
    UU No.23 Tahun 2006.
3. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan penetapan Pegadilan
    Negeri Pasal 32 (2) UU No.23 Tahun 2006.

Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran :
1. Surat keterangan pelaporan kelahiran (OS-04) atau PM.1 bagai yang berusia diaas 5 tahun dari
    Lurah.
2. Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Dokter, Bidan,
    Nakoda, Pilot, Dukun beranak.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua (berbasis NIK Nasional).
4. Foto copy Akta Perkawinan / Akta Nika dari KUA.
5. Dua orang saksi memenuhi persyaratan.
6. Khusus bagai orangg asing melampirkan foto copy dokumen kependudukan orang tua, seperti :
    a. Paspor
    b. Dokumen Imigrasi.
    c. Surat keterangan lapor diri dari kepolisian.
    d. Surat keterangan kependudukan WNA dari Dinas kependudukan WNA dari Dinas Kependudukan
        dan Pencatatan Sipil.
INFORMASI lebih lanjut kunjungi kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Radiografer

Persyaratan Pengajuan :



  1. Foto kopi Ijazah pendidikan radiografer yang telah dilegalisir oleh pimpinan penyelenggara pendidikan.
  2. Foto kopi Surat Izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku.
  3. Surat Keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP
  4. Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau menyatakan masih bekerja pada sarana bersangkutan.
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  6. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (2 lembar) dengan latar belakang warna merah. 
  7. Foto kopi KTP

Rumah Makan

IZIN  BARU :
 
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukkan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Selatan
      Jl. Prapanca Raya No. 9 Gedung C Lantai 5
2.   Foto copy KTP
3.   Foto copy NPWP
4.   Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi berbadan hukum)
5.   Foto copy IMB dan IPB (Bangunan sesuai peruntukan)
6.   Bukti status tempat jelas (kontrak / milik sendiri) .
7.   Foto copy Sertifikat Tanah.
8.   Surat tidak keberatan lingkungan / tetangga.
9.   Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah dan Camat setempat.
10. Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.

DAFTAR  ULANG
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Barat
      Jln. Raya Kembangan No.2 Gedung B Lantai 7
2.   Foto copy Izin Usaha yang akan di daftar ulang.
3.   Foto copy KTP
4.   Foto copy NPWP
5.   Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.
6.   Pajak Restoran 3 (tiga) bulan terakhir.
7.   Foto copy PBB tahun terakhir.
Untuk formulir, informasi, dan pendaftaran di : Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 Gedung C Lantai 5

Hotel Melati/ Wisma

IZIN BARU :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukkan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Selatan
      Jl. Prapanca Raya No. 9 Gedung C Lantai 5
2.   Foto copy KTP
3.   Foto copy NPWP
4.   Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
5.   Foto copy IMB dan IPB (Bangunan sesuai peruntukan)
6.   Advice Planning dan Denah Ruang Hotel.
7.   Foto copy Sertifikat Tanah.
8.   Bukti Pemakaian Tempat.
9.   Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah dan Camat setempat.
10. Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.

DAFTAR  ULANG :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Barat
      Jln. Raya Kembangan No.2 Gedung B Lantai 7
2.   Foto copy Izin Usaha yang akan di daftar ulang.
3.   Foto copy KTP
4.   Foto copy NPWP
5.   Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.
6.   Pajak Hotel dan Restoran 3 (tiga) bulan terakhir.
7.   Foto copy PBB tahun terakhir.

Untuk formulir, informasi, dan pendaftaran di : Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 Gedung C Lantai 5.

Pemancingan

IZIN BARU :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukkan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Selatan
      Jl. Prapanca Raya No. 9 Gedung C Lantai 5
2.   Foto copy KTP
3.   Foto copy NPWP
4.   Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
5.   Foto copy IMB dan IPB (Bangunan sesuai peruntukan)
6.   Bukti status tempat jelas (kontrak / milik sendiri).
7.   Foto copy Sertifikat Tanah.
8.   Surat tidak keberatan lingkungan / tetangga.
9.   Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah dan Camat setempat.
10. Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.

DAFTAR  ULANG :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Barat
      Jln. Raya Kembangan No.2 Gedung B Lantai 7
2.   Foto copy Izin Usaha yang akan di daftar ulang.
3.   Foto copy KTP
4.   Foto copy NPWP
5.   Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.
6.   Foto copy PBB tahun terakhir.

Minggu, 22 Desember 2013

SALON

IZIN BARU :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukkan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Selatan
       Jl. Prapanca Raya No. 9 Gedung C Lantai 5
2.   Foto copy KTP
3.   Foto copy NPWP
4.   Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
5.   Foto copy IMB dan IPB (Bangunan sesuai peruntukan)
6.   Bukti status tempat jelas (kontrak / milik sendiri).
7.   Foto copy Sertifikat Tanah.
8.   Surat tidak keberatan lingkungan / tetangga.
9.   Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah dan Camat setempat.
10. Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.

DAFTAR  ULANG :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Barat
      Jln. Raya Kembangan No.2 Gedung B Lantai 7
2.   Foto copy Izin Usaha yang akan di daftar ulang.
3.   Foto copy KTP
4.   Foto copy NPWP
5.   Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.
6.   Foto copy PBB tahun terakhir.

Barber Shop

IZIN BARU :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukkan kepada :
2.   Foto copy KTP
3.   Foto copy NPWP
4.   Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
5.   Foto copy IMB dan IPB (Bangunan sesuai peruntukan)
6.   Bukti status tempat jelas (kontrak / milik sendiri).
7.   Foto copy Sertifikat Tanah.
8.   Surat tidak keberatan lingkungan / tetangga.
9.   Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah dan Camat setempat.
10. Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.

DAFTAR  ULANG :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Selatan
      Jln. Prapanca Raya No. 9 Gedung C Lantai 5
2.   Foto copy Izin Usaha yang akan di daftar ulang.
3.   Foto copy KTP
4.   Foto copy NPWP
5.   Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.
6.   Foto copy PBB tahun terakhir.

Bakery

IZIN BARU :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukkan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Selatan
      Jl. Prapanca Raya No. 9 Gedung C Lantai 5
2.   Foto copy KTP
3.   Foto copy NPWP
4.   Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
5.   Foto copy IMB dan IPB (Bangunan sesuai peruntukan)
6.   Bukti status tempat jelas (kontrak / milik sendiri).
7.   Foto copy Sertifikat Tanah.
8.   Surat tidak keberatan lingkungan / tetangga.
9.   Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah dan Camat setempat.
10. Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.

DAFTAR  ULANG :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Barat
      Jln. Raya Kembangan No.2 Gedung B Lantai 7
2.   Foto copy Izin Usaha yang akan di daftar ulang.
3.   Foto copy KTP
4.   Foto copy NPWP
5.   Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.
6.   Pajak Restoran 3 (tiga) bulan terakhir.
7.   Foto copy PBB tahun terakhir.

Catering

IZIN BARU :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukkan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Selatan
      Jl.Prapanca Raya No. 9 Gedung C Lantai 5
2.   Foto copy KTP
3.   Foto copy NPWP
4.   Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
5.   Foto copy IMB dan IPB (Bangunan sesuai peruntukan)
6.   Bukti status tempat jelas (kontrak / milik sendiri).
7.   Foto copy Sertifikat Tanah.
8.   Surat tidak keberatan lingkungan / tetangga.
9.   Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah dan Camat setempat.
10. Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.

DAFTAR  ULANG :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Barat
      Jln. Raya Kembangan No.2 Gedung B Lantai 7
2.   Foto copy Izin Usaha yang akan di daftar ulang.
3.   Foto copy KTP
4.   Foto copy NPWP
5.   Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.
6.   Pajak Restoran 3 (tiga) bulan terakhir.
7.   Foto copy PBB tahun terakhir.

Kafetaria

IZIN BARU :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukkan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Selatan
      Jl. Prapanca Raya No. 9 Gedung C Lantai 5
2.   Foto copy KTP
3.   Foto copy NPWP
4.   Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
5.   Foto copy IMB dan IPB (Bangunan sesuai peruntukan)
6.   Bukti status tempat jelas (kontrak / milik sendiri).
7.   Foto copy Sertifikat Tanah.
8.   Surat tidak keberatan lingkungan / tetangga.
9.   Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah dan Camat setempat.
10. Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.

DAFTAR  ULANG :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Barat
      Jln. Raya Kembangan No.2 Gedung B Lantai 7
2.   Foto copy Izin Usaha yang akan di daftar ulang.
3.   Foto copy KTP
4.   Foto copy NPWP
5.   Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.
6.   Pajak Restoran 3 (tiga) bulan terakhir.
7.   Foto copy PBB tahun terakhir.

Kantin

Kantin

IZIN BARU :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukkan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Selatan
      Jl. Prapanca Raya No. 9 Gedung C Lantai 5
2.   Foto copy KTP
3.   Foto copy NPWP
4.   Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
5.   Foto copy IMB dan IPB (Bangunan sesuai peruntukan)
6.   Bukti status tempat jelas (kontrak / milik sendiri).
7.   Foto copy Sertifikat Tanah.
8.   Surat tidak keberatan lingkungan / tetangga.
9.   Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah dan Camat setempat.
10. Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.

DAFTAR  ULANG :
1.   Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada :
      Kepala Suku Dinas Pariwisata
      Kota Administrasi Jakarta Barat
      Jln. Raya Kembangan No.2 Gedung B Lantai 7
2.   Foto copy Izin Usaha yang akan di daftar ulang.
3.   Foto copy KTP
4.   Foto copy NPWP
5.   Foto copy Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku.
6.   Pajak Restoran 3 (tiga) bulan terakhir.
7.   Foto copy PBB tahun terakhir.